Bandung Barat | InfoNesia.me // Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat (Disnaker) Yoppie juga menyoroti perkembangan persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di salah satu perusahaan galon air minum di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini masih dalam tahapan proses mediasi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap hadir dan berkomitmen aktif dalam mengawal penyelesaian konflik hubungan industrial tersebut agar berjalan sesuai koridor hukum serta mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Saat ini, Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB bersama mediator resmi telah turun langsung ke lokasi perusahaan guna memantau secara intensif proses perundingan antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pendampingan agar dialog yang berlangsung tetap objektif, transparan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa tuntutan yang diajukan serikat pekerja, di antaranya permintaan untuk dipekerjakan kembali serta pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan, saat ini masih dalam tahap pembahasan bipartit.

Pemerintah berharap proses ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak merugikan salah satu pihak, serta mampu menjaga stabilitas dunia usaha dan perlindungan tenaga kerja.

“Kami ingin memastikan para pekerja memperoleh hak-haknya secara layak dan bermartabat. Namun di sisi lain, kami juga berkewajiban menjaga iklim hubungan industrial agar tetap kondusif.

Harapan kami, seluruh persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, tanpa harus berujung pada konflik berkepanjangan,” tegas Yoppie.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan dialogis menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan perusahaan.

Menutup keterangannya, Yoppie kembali menegaskan bahwa meskipun sebagian kewenangan ketenagakerjaan kini berada di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak akan lepas tangan dan tetap hadir mendampingi masyarakat.

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab negara. Para pekerja itu adalah warga Bandung Barat. Pemerintah tidak akan tinggal diam ketika hak-hak mereka terancam. Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kejelasan dan solusi terbaik bagi semua pihak,” pungkasnya.

 

Jurnalis.  : An/Red

Editor.     : InfoNesia.me