Bandung Barat | InfoNesia.me // Komitmen DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam mengawal arah pembangunan daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi Partai Demokrat, DR. H. RM. Imam I. Tunggara, M.Pd., di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya dari para kader Posyandu yang selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
Dalam dialog bersama para kader, Imam Tunggara menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
“Kita tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik. Isu stunting harus menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Kader Posyandu adalah garda terdepan karena mereka yang paling mengetahui kondisi riil masyarakat di lapangan,” ujar Imam Tunggara.
Berbagai persoalan yang dihadapi kader Posyandu turut disampaikan dalam forum tersebut. Mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, alat penimbangan balita yang belum memadai, hingga perlunya peningkatan kesejahteraan melalui insentif yang lebih layak.
Menurut Imam, seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengawasan sekaligus bahan evaluasi agar penyusunan program pembangunan daerah tahun 2026 benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa anggaran di sektor kesehatan harus diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk mendukung operasional Posyandu, program intervensi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Target kita jelas, menurunkan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Imam mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, puskesmas, kader Posyandu, hingga organisasi masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia meyakini, dengan data yang akurat dari kader Posyandu serta pengawasan yang konsisten dari DPRD, pelaksanaan program pembangunan daerah pada tahun 2026 akan semakin efektif, transparan, dan mampu menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, para kader Posyandu Desa Cangkorah menyambut positif pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut.
Mereka berharap hasil pertemuan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata, tetapi dapat diwujudkan melalui peningkatan dukungan anggaran, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kader di lapangan.
Melalui kegiatan P3D ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat menunjukkan komitmennya dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta menghasilkan manfaat nyata, khususnya dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
Tinggalkan Balasan