Bandung Barat, Info-Nesia.me //
Kepala Desa Cicadas , Penerbitan Tanah Hak Desa (TKD), Dari Empat Desa di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat (KBB), Cisokan Atas Isu Cisokan mengaku akan diganti sekitar Rp 12 miliar.
Namun Produksi Listrik Provinsi (PLN) belum terbayar sejak tahun 2013 hingga saat ini.
Saat ini keempat kepala desa sudah menyiapkan penggantinya yang sudah dievaluasi oleh BPN dan diketahui PLN.
Pak Daman, salah satu Kepala Desa Cicadas menjelaskan, sejauh ini PLN baru melakukan proses tersebut dan alasan proses tersebut akan berlanjut hingga tahun 2022 adalah karena PLN perlu mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Rabu, 20 Maret 2024.
Secara terpisah, katanya, kementerian telah menerbitkan rekomendasi karena masyarakat tidak ingin mengetahui sifat bermasalah dari proses tersebut, dan negara bagian belum menyatakannya.
Menurut tokoh desa, jika proses ini dilakukan atau dilakukan secara prosedural, pasti tidak akan bertahan bertahun-tahun.
Kepala desa merasa lahan pengganti yang disurvei pada tahun 2013 sebagai alternatif lokasi desa belum selesai dan menjadi beban desa.
Oleh karena itu, masyarakat seolah menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan terkadang ada yang bilang luluh dan menyalahkan Desa.
“Kami meminta PLN dan pemerintah provinsi untuk mengatasi masalah ini sesegera mungkin agar tidak membebani kepala desa yang terkena dampak,” kata Daman.
Intinya, kepala desa ingin agar PLN segera menyelesaikan pembayaran lahan pengganti dengan harga yang berlaku sejak pengukuran tahun 2013 hingga saat ini.
“Dan sebagai pemimpin desa, bagaimana kita berbicara kepada masyarakat jika desa ini dibiarkan beberapa tahun lagi?” ujarnya.
Desa tersebut mengadakan beberapa kali dengar pendapat hingga warga melancarkan berbagai macam demonstrasi.
“Kami sudah melakukan rapat dengar pendapat, namun selama ini bahkan pada tahun 2018 pengawasan dari pihak PLN dilakukan oleh Kapolres Cimahi yang mengatakan: “Faktanya kami masih belum dibayar. , kata Daman.
Keempat kepala desa tersebut terlihat sangat kesal dan frustasi karena PLN saat ini tidak mempunyai alternatif anggaran untuk pembangunan Upper Cisokan.
“Untuk proyek besar bagaimana kalau lahannya hanya beberapa hektar saja yang belum dibayar? Kalau ikuti langkah-langkahnya pasti selesai, tapi kalau tidak konsultasi ke PLN, jangan selalu menghindar, ”tegas Kepala Desa Cicadas
Narsum: Kades Daman
*Red
