INFONESIA.ME | JAKARTA // Pemerintah memastikan bahwa dalam waktu dekat tidak akan ada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik untuk jenis subsidi maupun non-subsidi. Kepastian ini disampaikan sebagai respons atas isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana kenaikan harga BBM.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina terkait kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berlandaskan pada kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, arahan dari Prabowo Subianto menjadi landasan utama dalam menentukan kebijakan strategis, termasuk dalam hal harga energi. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa hingga saat ini Pertamina belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM, baik untuk subsidi maupun non-subsidi.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap potensi kenaikan harga dalam waktu dekat.
Selain menjamin stabilitas harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan BBM dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut memberikan penjelasan terkait mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi.
Ia menegaskan bahwa harga BBM non-subsidi sepenuhnya mengikuti dinamika pasar energi global, sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah tahun 2022.
Dalam aturan tersebut, terdapat dua skema harga BBM, yakni untuk sektor industri dan non-industri. Untuk sektor industri, harga bergerak mengikuti mekanisme pasar tanpa perlu diumumkan secara berkala.
Bahlil menjelaskan, BBM dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 umumnya digunakan oleh kalangan industri dan masyarakat mampu, sehingga tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan harga BBM non-subsidi tidak membebani keuangan negara, karena sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
Pemerintah, lanjutnya, hanya bertanggung jawab memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat yang mampu membayar sesuai harga pasar.
Di sisi lain, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat melalui kebijakan BBM subsidi.
Keputusan terkait harga BBM subsidi, menurut Bahlil, sepenuhnya berada di tangan Presiden dan akan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas energi nasional sekaligus melindungi kepentingan rakyat di tengah dinamika global. Red**
Tinggalkan Balasan