BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan agar lebih berpihak pada kepentingan ekonomi kerakyatan.
Regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar mengatur pertumbuhan bisnis perdagangan modern, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan bagi warung tradisional, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan bahwa keberadaan pasar modern di wilayah Bandung Barat harus ditata secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Menurutnya, perkembangan minimarket, supermarket, hingga pusat perbelanjaan jangan sampai justru menekan ruang usaha masyarakat kecil yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Ia berharap perubahan Perda tersebut mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi lokal, terutama dalam pengaturan lokasi dan persebaran pasar modern agar tidak menimbulkan persaingan usaha yang timpang.
“Sehingga bagaimana dalam Perda ini nanti ke depan, kami berharap bahwa yang namanya ekonomi kerakyatan itu betul-betul berpihak terhadap masyarakat. Harus ada pengaturan pasar-pasar modern, baik itu dari keberadaan posisi titiknya, jangan sampai juga mengganggu ekonomi kerakyatan, warung-warung tradisional, UMKM yang ada di daerah,” ujar Asep Dedi.
Tak hanya menyangkut pembatasan dan penataan lokasi, DPRD KBB juga menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pemasaran pasar modern.
Menurut Asep Dedi, perusahaan ritel yang beroperasi di Bandung Barat semestinya membuka peluang lebih besar bagi produk-produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui jaringan minimarket maupun pusat perbelanjaan.
Dengan demikian, kehadiran pasar modern tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan berskala besar, tetapi juga mampu menjadi pintu masuk bagi produk lokal untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana pasar-pasar modern juga ini melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Seperti halnya minimarket-minimarket di Bandung Barat juga bagaimana ke depan harus betul-betul bisa mengakomodasi, mengakomodir pelaku-pelaku usaha kecil, produk-produk daerah Bandung Barat yang memang bisa diakomodir di pemasaran atau di penjualan di minimarket yang ada di Kabupaten Bandung Barat,” ungkapnya.
Dalam materi perubahan Raperda tersebut, sejumlah ketentuan turut menjadi perhatian, mulai dari persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola pihak swasta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja dari lingkungan setempat, hingga dampak pendirian usaha baru terhadap pasar yang telah lebih dahulu beroperasi.
Selain itu, pengaturan jam operasional toko swalayan juga menjadi bagian dari materi revisi, termasuk ketentuan khusus pada hari besar keagamaan dan hari libur nasional.
Penyesuaian lainnya mencakup sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS), fasilitasi perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil di pasar rakyat, serta prioritas keterlibatan pengusaha kecil dan menengah setempat dalam penyelenggaraan usaha minimarket.
Dari aspek pengawasan, perubahan regulasi juga diarahkan pada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta penyesuaian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan.
Dorongan perubahan Perda ini menjadi momentum penting untuk memastikan pembangunan sektor perdagangan di Bandung Barat tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan ekspansi bisnis ritel modern. Lebih dari itu, pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan perlindungan terhadap ekonomi masyarakat kecil.
DPRD KBB berharap regulasi yang diperbarui nantinya tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas, melainkan benar-benar diterapkan secara konsisten. Sebab, ukuran keberhasilan penataan perdagangan bukan hanya bertambahnya jumlah pasar modern, tetapi juga sejauh mana warung tradisional, pedagang pasar rakyat, dan UMKM lokal tetap memiliki kesempatan untuk bertahan, berkembang, serta menikmati pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat.
