BANDUNG BARAT | Infonesia.me // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat permanen sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui audiensi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jeje didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Mereka membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen, mulai dari ketersediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemutakhiran data calon penerima manfaat.
Program Sekolah Rakyat ini diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemkab KBB Siapkan Lahan 8 Hektare
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk menyiapkan kebutuhan infrastruktur agar pembangunan dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.
Menurut Jeje, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan atau cut and fill,” ujar Jeje.
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman, layak, dan terpadu.
Pemkab Bandung Barat juga menaruh perhatian pada ketepatan data calon penerima manfaat. Jeje menyampaikan bahwa pihaknya akan mendorong seluruh pemerintah desa menyiapkan operator khusus untuk membantu masyarakat yang belum tercatat dalam sistem perlindungan sosial.
“Terkait arahan Bapak Menteri mengenai pemutakhiran data, kami akan segera menginstruksikan seluruh desa di KBB untuk menyiagakan operator khusus agar warga yang belum terdata dapat segera dimasukkan ke dalam sistem perlindungan sosial dan terintegrasi dengan IKD. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya,” tambahnya.
Proposal Lengkap, Pembangunan Ditargetkan Masuk Tahap Lelang
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa proposal pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung Barat telah dinyatakan lengkap dan direncanakan memasuki tahap pelelangan pada akhir 2026.
Mensos juga meminta pemerintah daerah mempercepat persiapan lahan, terutama pekerjaan pematangan tanah, sehingga pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan setelah proses lelang selesai sesuai ketentuan.
“Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Kami meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan proses pematangan lahan atau cut and fill di calon lokasi agar saat proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai,” tegas Gus Ipul.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan tindak lanjut pembangunan, terutama terkait kesiapan lokasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Desa Nanggeleng Diproyeksikan Menjadi Kawasan Sekolah Rakyat
Calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bandung Barat direncanakan berada di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rencana pembangunan, lahan tersebut merupakan tanah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah. Lokasinya dinilai strategis karena memiliki akses menuju koridor jalan provinsi dan nasional.
Untuk mendukung kesiapan pembangunan, Pemkab Bandung Barat menyiapkan sejumlah pekerjaan penunjang, di antaranya pengerasan dan pelebaran jalan akses, pembersihan area atau land clearing, pematangan lahan melalui pekerjaan cut and fill, serta penyiapan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.
Kesiapan infrastruktur tersebut menjadi faktor penting agar proses pembangunan dapat berjalan efektif setelah tahapan pengadaan atau pelelangan dilaksanakan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan dalam audiensi, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Bapperinda.
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan, penataan kawasan, akses transportasi, dan dukungan infrastruktur lainnya.
Diharapkan Satukan Pendidikan dalam Satu Kawasan Terpadu
Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Bandung Barat diharapkan dapat menyatukan kegiatan pendidikan yang saat ini masih berlangsung di sejumlah lokasi rintisan.
Anak-anak yang mengikuti program Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) diharapkan nantinya dapat memperoleh fasilitas pendidikan dalam satu kawasan terpadu yang lebih representatif, modern, dan terintegrasi.
Lebih dari sekadar pembangunan gedung sekolah, program ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memiliki peluang lebih baik dalam meraih masa depan.
Dengan proposal yang telah dinyatakan lengkap dan rencana pelelangan pada akhir 2026, tahapan berikutnya akan bergantung pada pelaksanaan proses pengadaan, kesiapan lahan, serta penyelesaian infrastruktur pendukung.
Pemkab Bandung Barat diharapkan dapat menjaga koordinasi dengan Kementerian Sosial agar setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Nanggeleng dapat berlanjut menuju pembangunan fisik dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan lebih luas.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
