BANDUNG BARAT | InfoNesia.me // Persoalan kemacetan kronis di kawasan Cimareme kembali menjadi sorotan publik. Di tengah ramainya pembahasan terkait rencana pembangunan flyover yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) menilai hingga saat ini belum terlihat langkah nyata yang mampu menjawab keresahan masyarakat.
Ketua P4KBB, Yacob Anwar Lewi, mengungkapkan bahwa kemacetan di ruas Jalan Cimareme sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Menurutnya, perjalanan dari kawasan Permata hingga Simpang Cimareme yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu sekitar lima menit, kini kerap memakan waktu lebih dari tiga puluh menit akibat kepadatan lalu lintas yang semakin parah.
“Kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Kemacetan Cimareme bukan lagi persoalan biasa, tetapi sudah menjadi hambatan serius bagi aktivitas masyarakat, perekonomian daerah, pelayanan publik, hingga keselamatan warga,” tegas Yacob kepada media.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Bandung Barat, P4KBB berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi yang akan difokuskan pada persoalan kemacetan Cimareme dan percepatan pembangunan flyover. Aksi tersebut, kata Yacob, akan dilakukan secara tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas.
P4KBB sendiri mengaku telah melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, hingga pihak terkait lainnya.
Salah satu usulan yang terus didorong adalah adanya forum bersama yang melibatkan Pemkab Bandung Barat, Pemprov Jawa Barat, serta Kementerian PUPR untuk membahas secara serius skema pembiayaan dan pembebasan lahan pembangunan flyover Cimareme.
Menurut Yacob, pembangunan flyover tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak.
Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami meminta semua pihak duduk bersama. Berapa kontribusi pemerintah pusat, berapa dari provinsi, dan berapa dari Kabupaten Bandung Barat harus dibahas secara terbuka. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban kemacetan tanpa ada solusi yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya sistem pengajuan program strategis daerah yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, menurut informasi yang diterima P4KBB, langkah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemkab Bandung Barat.
Lebih lanjut, Yacob mengapresiasi respons Bupati Bandung Barat yang dinilai memiliki keinginan baik terhadap pembangunan flyover. Namun demikian, ia menyayangkan belum adanya realisasi konkret di tingkat pelaksanaan.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat, khususnya anggota Badan Anggaran yang sebelumnya disebut pernah menyampaikan komitmen terkait dukungan penganggaran proyek flyover. P4KBB menilai janji tersebut hingga kini belum terlihat realisasinya.
“Saat audiensi, kami menerima komitmen bahwa persoalan flyover akan diperjuangkan dalam penganggaran. Namun sampai hari ini kami belum melihat langkah nyata. Masyarakat tentu berhak mempertanyakan konsistensi antara ucapan dan tindakan,” ujar Yacob.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan yang berakhir tanpa tindak lanjut. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan terus menurun apabila aspirasi yang telah disampaikan berulang kali tidak mendapat perhatian serius.
P4KBB bahkan mengingatkan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Mereka berharap pemerintah dan DPRD segera mengambil langkah konkret sebelum kekecewaan publik berkembang menjadi aksi yang lebih besar.
“Kami tidak mencari sensasi. Kami hanya memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena terlalu lama diabaikan, muncul aksi-aksi yang sebenarnya tidak diinginkan siapa pun. Kami berharap pemerintah segera menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Menurut Yacob, keberadaan flyover Cimareme bukan untuk kepentingan organisasi ataupun kelompok tertentu, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Bandung Barat.
Selain mengurangi kemacetan, keberadaan flyover juga dinilai penting untuk mempercepat mobilitas pekerja, aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, hingga akses kendaraan darurat seperti ambulans.
Ia mencontohkan beberapa kejadian ketika kendaraan ambulans mengalami hambatan akibat kemacetan panjang di kawasan Cimareme, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pasien yang membutuhkan penanganan cepat.
“Flyover ini adalah kebutuhan masyarakat. Bayangkan jika ada pasien kritis di dalam ambulans yang terjebak kemacetan. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan nyawa manusia,” ujarnya.
Yacob juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung Barat telah berusia 19 tahun.
Menurutnya, sudah saatnya daerah ini memiliki infrastruktur strategis yang mampu menjawab tantangan pertumbuhan wilayah.
Ia berharap komitmen yang pernah disampaikan Gubernur Jawa Barat terkait pembangunan flyover dapat segera diwujudkan melalui langkah konkret dan sinergi antarinstansi.
“Jangan biarkan flyover Cimareme hanya menjadi janji yang terus diulang setiap tahun. Masyarakat membutuhkan bukti, bukan sekadar wacana. P4KBB akan terus mengawal perjuangan ini sampai flyover benar-benar terwujud karena ini adalah aspirasi bersama masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya.
