PADALARANG |INFONESIA.ME // Aliansi Masyarakat Bandung Barat Ngahiji melalui wadah Sarasehan SORA Bandung Barat menggelar diskusi publik bertajuk “Menguji Janji, Membaca Realita, Merumuskan Arah Baru Pembangunan Bandung Barat” di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (7/11/2026).
Forum yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIB tersebut menjadi momentum bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mengevaluasi jalannya pemerintahan, sekaligus mempertanyakan sejauh mana janji-janji politik kepala daerah telah diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan seremonial ataupun diskusi tanpa arah. Sarasehan tersebut lahir dari kegelisahan sejumlah tokoh organisasi dan masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga. Sebab, pembangunan daerah tidak semestinya hanya berjalan berdasarkan agenda birokrasi, tetapi harus berpijak pada kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Ketua SORA Bandung Barat, Dr. H. Ujang Rohman, M.Ag., mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah semakin terbatasnya ruang komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai aspirasi, kritik, keluhan, maupun masukan dari masyarakat membutuhkan saluran komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, sementara suara dan persoalan yang mereka hadapi tidak mendapatkan ruang penyampaian yang memadai.
“Selama ini masih terdapat kendala komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Padahal, banyak aspirasi, keluhan, dan masukan yang perlu disampaikan secara langsung, terutama berkaitan dengan pembangunan Bandung Barat,” ungkap Ujang di sela-sela kegiatan.
Ia menegaskan, forum SORA Bandung Barat dibangun sebagai ruang untuk mengukur sekaligus mengawal realisasi janji politik kepala daerah, termasuk berbagai target yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baginya, janji politik bukan sekadar rangkaian kalimat yang disampaikan ketika masa kampanye untuk memperoleh dukungan masyarakat. Setelah memperoleh amanah dan menjalankan roda pemerintahan, janji tersebut harus diterjemahkan menjadi program kerja, kebijakan yang terukur, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya disuguhi paparan program, rencana kerja, maupun laporan administratif. Yang lebih dibutuhkan adalah bukti nyata berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, terbukanya kesempatan ekonomi, serta penyelesaian berbagai persoalan mendasar di tengah kehidupan masyarakat.
“Harapan kami, janji-janji politik yang telah disampaikan, termasuk yang tertuang dalam RPJMD, benar-benar direalisasikan. Masyarakat menginginkan pelayanan publik semakin baik, pembangunan dirasakan secara merata, dan peningkatan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Perlu Dibuka Kembali
Selain mengevaluasi realisasi janji politik, SORA Bandung Barat turut menyoroti pentingnya membangun kembali komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, unsur legislatif, dan berbagai komponen masyarakat.
Ujang menilai, ruang dialog yang melibatkan tokoh agama, organisasi kepemudaan, keterwakilan perempuan, mahasiswa, serta elemen masyarakat lainnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat bukan hanya diperlukan ketika muncul persoalan atau menjelang agenda politik tertentu. Dialog harus menjadi bagian dari budaya pemerintahan agar setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebab, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, berbagai persoalan berpotensi terlambat diketahui, aspirasi tidak tersampaikan secara utuh, dan kebijakan yang diambil berisiko tidak menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, SORA Bandung Barat mendorong kepala daerah, wakil kepala daerah, serta DPRD KBB untuk kembali membuka ruang komunikasi publik yang lebih transparan, responsif, dan berkesinambungan.
Rekomendasi Anggaran 2027, Jangan Sampai Aspirasi Kembali Terabaikan
Tidak berhenti pada penyampaian kritik, hasil diskusi publik tersebut nantinya akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi resmi yang memuat berbagai catatan evaluasi, aspirasi, dan usulan masyarakat.
Dokumen tersebut direncanakan segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan program pembangunan, khususnya menghadapi perencanaan anggaran tahun 2027.
Ujang berharap, rekomendasi yang disampaikan tidak hanya diterima sebagai dokumen pelengkap administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, setiap masukan harus dipelajari, ditindaklanjuti, dan dipertimbangkan secara serius sesuai kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Dalam waktu dekat pemerintah akan menghadapi proses perencanaan anggaran tahun 2027. Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Pembangunan Harus Terukur, Bukan Sekadar Narasi
Sarasehan SORA Bandung Barat menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, panjangnya daftar program, maupun indahnya perencanaan yang tertulis dalam dokumen resmi.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan masyarakat, menghadirkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan pelayanan publik yang semakin baik.
Kini, masyarakat menantikan tindak lanjut konkret dari berbagai aspirasi yang telah disuarakan. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kritik dan masukan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam sebuah forum diskusi.
Sebab, amanah kepemimpinan bukan hanya tentang menjalankan roda pemerintahan, melainkan juga mempertanggungjawabkan kepercayaan publik melalui hasil kerja yang nyata.
Jangan sampai janji politik terdengar lantang saat kampanye, tetapi kehilangan gaung ketika masyarakat mulai menagih realisasinya. Bandung Barat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji; membutuhkan keterbukaan, bukan komunikasi yang berjarak; serta membutuhkan pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat dalam laporan pemerintahan.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
