KAB BANDUNG – InfoNesia.me// H Galih Hendrawan resmi ditetapkan sebagai Ketua APDESI Kabupaten Bandung terpilih periode 2026-2031. Kepala Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang itu unggul telak dari kompetitornya Ismawanto Somantri, yang juga kades Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Muscab VI APDESI Kabupaten Bandung di Gedung Moh Toha, Galih dengan nomor urut 2 meraih 227 suara, unggul telak dari calon nomor urut 1 Somantri yang hanya meraih 18 suara.
Dengan raihan suara tersebut, Galih Hendrawan resmi terpilih dan ditetapkan menjadi Ketua APDESI Kabupaten Bandung untuk lima tahun ke depan atau periode 2026-2031.
Bupati Bandung Dadang Supriatna yang menyaksikan langsung proses perhitungan suara mengaku sangat mengapresiasi kegiatan Muscab atau pemilihan Ketua APDESI Kabupaten Bandung yang berjalan lancar dan tertib.
“Saya mengapresiasi seluruh panitia dan peserta Muscab APDESI ini. Saya lihat para kepala desa sudah semakin dewasa dalam berorganisasi. Kegiatan ini berjalan tertib, demokartis dan kondusif,” ujar KDS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu meminta Ketua APDESI terpilih dapat merangkul seluruh kepala desa, menjaga soliditas dan kekompakan organisasi APDESI. Ia juga berharap Galih Hendrawan dapat membawa APDESI lebih maju dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.
“Saya berharap Ketua terpilih harus mengakomodir semua kekuatan, termasuk calon nomor 1. Yang paling penting APDESI harus semakin maju dan kompak untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung,” jelas KDS.
KDS turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan kepengurusan APDESI sebelumnya, termasuk Ketua APDESI demisioner Ayah Bram, atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Selamat buat ketua APDESI terpilih dan juga terima kasih buat Pak Ismawanto yang telah berpartisipasi dalam kontestasi. Yang menang jangan jumawa, untuk yang belum berhasil harus tetap bersatu,” ungkapnya.
Ia berharap kepemimpinan Galih dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi agar pembangunan di desa selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Kami minta ke depan pembangunan ini harus selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung,” katanya.(**)
Yans.
