KAB BANDUNG –InfoNesia.me// Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bandung dalam kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) mendapat tanggapan menarik dari pengamat kebijakan publik.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Muhammad Khotib, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penghakiman sepihak terhadap Bupati Bandung Dadang Supriatna sebelum ada bukti yang sah dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Palu hakim yang memvonis kasus PT BDS seharusnya membuat publik semakin terang. Yang bersalah dan divonis hakim adalah Dirut PT BDS, bukan Bupati Bandung. Ini clear,” ujar M Khotib kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Seperti diketahui, pada Kamis (12/11/2026), majelis hakim PN Bandung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman selaku Direktur Utama PT BDS. Sementara itu, Castam selaku Direktur PT Cahaya Frozen Raya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

Perkara ini berkaitan dengan kerja sama pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau yang dinilai menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.

Hingga Jumat (13/11/2026), putusan tersebut masih berada pada tingkat pertama dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Para terdakwa masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya.

member

M Khotib menegaskan, vonis terhadap dua direktur perusahaan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh Bupati Dadang Supriatna sebagai pelaku korupsi. Dalam persidangan tanggal 29 September 2026, Bupati Dadang hanya hadir sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, Bupati KDS menyampaikan bahwa operasional perusahaan dijalankan oleh jajaran direksi dan komisaris. Selain itu, KDS juga pernah meminta transaksi terkait dihentikan dan persoalannya diperiksa lebih lanjut.

Keterangan ini, kata Khotib, harus ditempatkan sebagai kesaksian, bukan diubah menjadi kesimpulan hakim yang belum dibaca dalam salinan putusan lengkap.

“Menjadi saksi tidak sama dengan menjadi terdakwa. Nama yang disebut dalam persidangan tidak otomatis berarti orang tersebut terbukti melakukan kejahatan,” ujar M Khotib.

Ia menambahkan, kedudukan seseorang sebagai kepala daerah pun tidak secara otomatis membuktikan keterlibatan pidana dalam setiap penyimpangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jika memang ada bukti keterlibatan pihak lain, bukti tersebut harus diserahkan dan diuji melalui jalur hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika belum ada bukti yang sah, maka penghakiman sepihak harus segera dihentikan.

Ia mengakui bahwa unjuk rasa dan tuntutan transparansi pengelolaan BUMD adalah hak warga masyarakat yang sah, namun hal itu tidak boleh diiringi dengan tuduhan‑tuduhan yang belum terverifikasi.

“Hentikan penghakiman dan tuduhan personal seperti yang ditujukan kepada Bupati Dadang, seolah-olah kesalahan pidana seseorang sudah dipastikan, padahal belum dibuktikan,” ungkapnya.

Peneliti senior LSI ini juga menyatakan bahwa semangat antikorupsi akan kehilangan wibawa jika hanya digunakan untuk menyudutkan seseorang tanpa dasar fakta yang jelas.

Mengenai posisi Bupati Dadang Supriatna yang masih menjabat hingga periode 2025‑2030, M Khotib berharap kasus ini menjadi momentum bagi pemimpin Kabupaten Bandung tersebut untuk mengembalikan fokus utama kepada pelayanan masyarakat.

Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk membangun warisan (legacy) kepemimpinan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Pak Dadang berhak bekerja tanpa tuduhan personal yang tidak berdasar. Di sisi lain, publik tetap berhak meminta penjelasan tentang pengawasan terhadap BUMD dan hasil kinerja pemerintah daerah,” jelas M Khotib.

Ia menuturkan, keadilan tidak boleh dipilih‑pilih sesuai selera politik. Masyarakat diharapkan menghormati seluruh proses hukum yang masih berjalan, sekaligus terus mengawasi kinerja pemerintah Kabupaten Bandung agar semakin terbuka dan bermanfaat bagi rakyat.

Bagi Dadang Supriatna, lanjut dia, perkembangan perkara ini patut menjadi momentum mengembalikan energi kepemimpinannya kepada pekerjaan yang paling dibutuhkan rakyat.

“Pertanyaan yang lebih besar: warisan apa yang akan ditinggalkan bagi Kabupaten Bandung? Lebih baik Pak DS fokus untuk memberikan pelayanan yang semakin mudah, sekolah dan fasilitas kesehatan yang semakin layak, ekonomi warga yang semakin kuat, serta BUMD yang dikelola secara profesional dan bermanfaat,” tuturnya.

Sebab, kata Khotib, nama baik paling kokoh dibangun ketika rakyat merasakan manfaat kepemimpinan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memberikan ruang kepada Dadang Supriatna untuk bekerja lebih baik untuk masyarakat. (**)

 

 

Yans.