KAB. BANDUNG | INFONESIA.ME// Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), perusahaan, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk bergotong royong memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui Gerakan Melindungi Pekerja Rentan (GEMPAR).
Ajakan tersebut disampaikan Kang DS saat menghadiri Sosialisasi Program Sertakan, peluncuran GEMPAR, sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojongsoang, serta sejumlah perusahaan dan mitra. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, dari sekitar 847.433 pekerja rentan, baru 182.551 orang yang telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih sekitar 664 ribu pekerja yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, H. Dadang Komara, S.T., M.T., menyampaikan bahwa kelompok pekerja rentan tersebut mencakup buruh tani, peternak, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, tukang becak, juru parkir, serta berbagai pekerja sektor informal lainnya.
Untuk mendukung percepatan perluasan perlindungan, GEMPAR dilengkapi aplikasi Si GEMPAR sebagai sarana pendataan pekerja informal agar proses identifikasi calon peserta dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Gerakan ini juga disinergikan dengan Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan melalui keterlibatan berbagai unsur, mulai dari perusahaan, BUMN, BUMD, komunitas, koperasi, lembaga zakat, filantropi, ASN, TNI, Polri, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kang DS secara khusus mengajak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bandung untuk turut berkontribusi dalam membiayai kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan, salah satunya melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jangan sampai masyarakat di sekitar perusahaan tidak mendapatkan perhatian. Perusahaan dan lingkungan harus saling mendukung. Kalau masyarakat sejahtera, lingkungan kondusif, perusahaan pun dapat berkembang dengan baik,” tegas Kang DS.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H.Turut memaparkan mengenai program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang memiliki risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
Melalui peluncuran GEMPAR ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap semakin banyak pekerja rentan yang mendapatkan akses perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, perlindungan terhadap pekerja diharapkan dapat semakin merata sehingga memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
Catatan: Angka cakupan 182.551 dari 847.433 setara sekitar 21,54%, bukan 36,14%. Sebaiknya persentase tersebut dikonfirmasi kembali kepada Disnaker sebelum berita diterbitkan.
Drii
