BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat mulai mematangkan langkah strategis dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mekanisme dan Proyeksi Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, Rabu (18/11/2026), dengan melibatkan unsur partai politik serta berbagai elemen masyarakat sipil.

Forum ini menjadi ruang dialog sekaligus sarana menyerap aspirasi dan pandangan para pemangku kepentingan terkait kemungkinan penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Ripqi Ahmad Sulaeman, mengatakan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari agenda yang telah direncanakan secara internal oleh KPU sebagai langkah awal membangun komunikasi dan menghimpun berbagai masukan dari partai politik maupun tokoh masyarakat.

Menurutnya, pembahasan mengenai daerah pemilihan merupakan isu strategis yang perlu dipersiapkan sejak dini, terlebih menjelang tahapan penyelenggaraan Pemilu berikutnya.
“Agenda ini memang sudah kami rencanakan sebelumnya. Kami sepakat untuk mengundang unsur partai politik dan masyarakat sipil agar dapat bersama-sama membahas mekanisme serta proyeksi penataan dapil. Alhamdulillah, antusiasme peserta cukup baik. Bahkan, sejumlah partai politik hadir langsung dengan pimpinan maupun pengurus utamanya,” ungkap Ripqi.

Ia menjelaskan, forum tersebut tidak dimaksudkan untuk langsung menetapkan perubahan daerah pemilihan, melainkan menjadi langkah awal untuk melihat respons, pandangan, serta aspirasi berbagai pihak terhadap kemungkinan penataan dapil di Kabupaten Bandung Barat.
Seluruh masukan yang disampaikan peserta, lanjutnya, akan dihimpun dan menjadi bahan catatan bagi KPU untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan internal maupun proses kajian selanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ripqi juga menyoroti proyeksi alokasi kursi DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Pemilu 2029. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang saat ini berada di kisaran 1,9 juta jiwa, alokasi kursi DPRD diproyeksikan masih berada pada angka 50 kursi.

Ia menerangkan bahwa penambahan jumlah kursi sangat bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan jumlah penduduk. Dengan demikian, peluang penambahan menjadi 55 kursi baru terbuka apabila jumlah penduduk telah memenuhi ambang batas yang dipersyaratkan.
Selain persoalan alokasi kursi, pembahasan juga mengerucut pada kemungkinan perubahan komposisi daerah pemilihan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai batas minimal dan maksimal jumlah kursi dalam satu dapil.
Ripqi menyebutkan, apabila ketentuan yang berlaku menetapkan setiap dapil memiliki minimal empat kursi dan maksimal sepuluh kursi, maka sejumlah dapil di Kabupaten Bandung Barat yang saat ini memiliki alokasi 11 kursi berpotensi mengalami penyesuaian.
Namun, apabila ketentuan yang berlaku tetap memperbolehkan alokasi maksimal 12 kursi dalam satu dapil dengan batas minimal tiga kursi, komposisi dapil yang ada masih dimungkinkan untuk dipertahankan.

“Potensi perubahan dapil tentu ada, tetapi semuanya bergantung pada ketentuan yang berlaku nantinya. Karena itu, kami ingin melihat bagaimana respons dan pandangan para peserta melalui forum ini. Semua masukan akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kewenangan pembahasan KPU Kabupaten Bandung Barat dalam forum tersebut difokuskan pada daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, penataan dapil untuk tingkat provinsi maupun nasional berada dalam ranah kewenangan penyelenggara sesuai tingkatannya.
Antusiasme peserta dalam FGD tersebut menjadi salah satu catatan positif bagi KPU. Kehadiran sejumlah pimpinan, ketua, hingga sekretaris partai politik menunjukkan adanya perhatian serius terhadap isu penataan dapil yang memiliki pengaruh penting terhadap representasi politik masyarakat.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bandung Barat berharap dapat membangun pemahaman bersama, memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, serta memperoleh masukan yang konstruktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Dengan demikian, pembahasan penataan daerah pemilihan tidak hanya menjadi urusan teknis penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keterwakilan masyarakat berjalan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KPU Bandung Barat pun mulai membuka ruang dialog sejak dini. Sebab, penataan dapil bukan sekadar pembagian wilayah dan kursi politik, melainkan juga menyangkut bagaimana suara masyarakat dapat terwakili secara tepat dalam lembaga legislatif.
Jurnalis. : An/ Red
Editor. : InfoNesia.me








