BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat kualitas tata kelola data pemerintahan sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, transparan, dan berbasis data.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfosantik), Pemkab Bandung Barat berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang dilaksanakan di Kantor BPS Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempersiapkan perangkat daerah menghadapi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2028.
Dalam agenda pembinaan tersebut, terdapat tiga OPD yang menjadi lokus persiapan, yakni Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga perangkat daerah tersebut mendapatkan pendampingan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari tata kelola data, pemenuhan standar statistik, hingga peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Langkah ini dinilai penting mengingat data bukan sekadar kumpulan angka maupun dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah kebijakan dan keberhasilan program pembangunan daerah.
Ketersediaan data yang akurat, valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu pemerintah dalam memetakan berbagai persoalan, menetapkan skala prioritas, menyusun perencanaan, hingga mengevaluasi capaian pembangunan secara lebih objektif.
Dalam konteks tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan membutuhkan dukungan data sektoral yang kuat untuk menggambarkan kondisi serta potensi perikanan dan peternakan.
Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup yang memerlukan data berkualitas sebagai dasar pengelolaan lingkungan, sementara Dinas Pendidikan membutuhkan informasi statistik yang dapat mendukung perencanaan dan pemerataan layanan pendidikan.
Karena itu, pembinaan yang dilakukan Diskominfosantik bersama BPS tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi evaluasi tahun 2028, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih tertib, terukur, dan bertanggung jawab dalam mengelola data.
Kolaborasi kedua institusi tersebut sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang terintegrasi. Setiap OPD diharapkan mampu menghasilkan data sesuai standar, menghindari perbedaan informasi antar lembaga, serta memastikan data yang disajikan benar-benar dapat digunakan sebagai rujukan bersama.
Lebih jauh, penguatan statistik sektoral menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Dengan tata kelola yang baik, data dari berbagai perangkat daerah dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat.
Melalui pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, Diskominfosantik KBB bersama BPS Kabupaten Bandung Barat berkomitmen mendorong peningkatan kualitas statistik sektoral. Persiapan menuju EPSS 2028 pun diharapkan dapat berjalan lebih matang, sehingga setiap perangkat daerah memiliki kesiapan dalam memenuhi standar penyelenggaraan statistik yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di sinilah data berkualitas memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dengan semakin kuatnya tata kelola statistik sektoral, Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berbasis bukti, sekaligus menghadirkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Data berkualitas, kebijakan lebih tepat, pembangunan Bandung Barat semakin terarah.
Diskominfotik KBB









