KBB, TANIMULYA | INFONESIA.ME // Persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan. Kepala Desa Tanimulya, Omin Effendi, S.Sos., meminta pemerintah melalui dinas terkait tidak menganggap sepele persoalan data desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat dan sasaran berbagai program pemerintah.
Omin menilai, pembaruan data harus menjadi perhatian serius karena masih ditemukan data yang diduga tidak lagi sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Bahkan, pemerintah desa menerima informasi adanya warga yang telah meninggal dunia maupun sudah pindah domisili, namun namanya masih tercantum dalam data yang digunakan saat ini.
Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, ketika data yang menjadi dasar kebijakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan bantuan maupun program perlindungan sosial.
“Kami meminta kepada dinas terkait agar data desil ini benar-benar diperhatikan dan diperbaiki. Jangan sampai data yang digunakan masih merupakan data lama, sementara kondisi masyarakat sudah banyak mengalami perubahan. Kami menemukan adanya nama warga yang sudah meninggal dan sudah pindah, tetapi masih tercantum dalam data,” ujar Omin.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi. Data kesejahteraan berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan siapa yang masuk dalam kategori tertentu dan siapa yang berhak mendapatkan intervensi atau bantuan.
Karena itu, pembaruan data seharusnya dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang mengetahui kondisi masyarakat secara langsung.
Omin juga menyoroti adanya keluhan warga mengenai tingkatan desil yang dianggap tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi mereka. Di lapangan, kondisi masyarakat bisa berubah dengan cepat. Ada warga yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, perubahan tanggungan keluarga, hingga kondisi ekonomi yang semakin berat.
Sebaliknya, ada pula warga yang kondisi ekonominya sudah mengalami peningkatan. Perubahan seperti itu, kata dia, semestinya tercermin dalam sistem pendataan sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak keliru sasaran.
“Kami tidak ingin ada kesan pilih kasih. Yang kami harapkan adalah data yang benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kalau memang ada perubahan, harus segera diperbarui melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar persoalan data tidak hanya berhenti pada pencatatan administratif. Validasi di lapangan dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat terkini.
Menurut Omin, pemerintah desa siap dilibatkan dalam proses tersebut. Aparatur desa memiliki akses langsung terhadap masyarakat dan mengetahui berbagai perubahan yang terjadi, termasuk warga yang meninggal dunia, pindah domisili, perubahan susunan keluarga, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi.
“Desa siap membantu dan berkoordinasi. Jangan hanya mengandalkan data lama tanpa dilakukan pengecekan kembali di lapangan. Karena kondisi masyarakat itu dinamis dan terus berubah,” katanya.
Ia berharap pemerintah dan dinas terkait segera melakukan evaluasi serta pemutakhiran data secara menyeluruh. Mekanisme verifikasi dan validasi juga diharapkan dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memiliki kepastian bahwa data yang digunakan pemerintah memang benar-benar sesuai dengan keadaan mereka.
Omin menegaskan, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa data yang menjadi fondasi kebijakan benar-benar akurat.
“Intinya, kami ingin data yang digunakan adalah data terbaru dan valid. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian justru terlewat karena persoalan data. Kami siap berkoordinasi dan membantu dinas terkait untuk melakukan verifikasi di lapangan,” pungkasnya.
Sorotan tersebut sekaligus menjadi pengingat agar pemutakhiran data kesejahteraan tidak hanya dilakukan ketika program bantuan akan disalurkan. Jika data lama masih digunakan, sementara kondisi warga sudah berubah, maka ketepatan sasaran kebijakan pemerintah pun patut dipertanyakan.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
