[ad_1]
INFONESIA.ME – Pembangunan berkelanjutan di Kota Cilegon menghadapi tantangan besar dengan adanya kewajiban pembayaran atau defisit anggaran yang sampai sekitar Rp 100 miliar. Anggaran tersebut difokuskan pada proyek infrastruktur seperti jalan, gedung RSUD, kantor Dinas Sosial, Kantor MUI, serta sekolah seperti SMPN 14 dan SMPN 15. Meski angka ini sangat besar, pembangunan tersebut diharapkan membawa mempengaruhi positif bagi kualitas layanan masyarakat dan daya saing daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon memperlihatkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Rata-rata PAD pada 2016-2020 tercatat Rp 630,05 miliar in line with tahun, sedangkan sejak Helldy Agustian menjabat sebagai walikota pada 2021-2024, angka ini meningkat menjadi Rp 718,20 miliar in line with tahun. Tetapi, fluktuasi pendapatan, terutama yang berasal dari pajak, turut menjadi faktor yang memengaruhi defisit anggaran yang harus sesegera diselesaikannya.
Sekretaris Daerah Cilegon, Maman Mauludin, optimistis bahwa kewajiban anggaran ini akan bisa dilunasi pada awal 2025. Pemerintah telah melakukan efisiensi dan menitikberatkan belanja pada prioritas utama, seperti pembangunan RSUD. Selain itu, evaluasi pelaksanaan APBD 2024 dijadikan pedoman untuk perencanaan anggaran yang lebih realistis pada tahun berikutnya. Menurutnya, defisit sepertinya tidak perlu ditakuti, namun harus segera dikelola sebagai bagian dari strategi pembangunan.
Dengan cara transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen memakai setiap anggaran untuk proyek-proyek produktif yang berdampak sangat positif. Meski keterbatasan dana menjadi tantangan, hal ini dianggap hal itu sebagai peluang untuk mendorong inovasi dan langkah strategis menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah percaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan warga di masa depan.
Sumber : VRITIMES
[ad_2]
Source link
