Bandung Barat, Info-Nesia.me // Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif menyebutkan skala prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, masih seputar layanan dasar bagi masyarakat.
Program tersebut menyangkut peningkatan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan sektor perekonomian, pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan perusahaan daerah (perumda), serta tindak lanjut dari program pemerintah pusat tentang makan siang gratis.
Hal itu disampaikan Arsan, saat
Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan Padalarang, Kamis 18/4/202.
“Saya mendengar keluhan langsung dari masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak. Maka prioritas yang pertama adalah infrastruktur. Jadi (saya berpikir) bagaimana caranya belanja OPD-OPD lain, sedikit berfokus pada infrastruktur,” beber Arsan.
Memiliki jalan yang mulus kata Arsan, secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat.
Aksesibilitas lancar, otomatis mempermudah masyarakat untuk menjalankan roda perekonomiannya.
Arsan mengaku, memilih terjun langsung ke masyarakat karena mau tahu persis tentang kondisi riil di lapangan kalangan mereka.
Seperti halnya, ia melihat langsung kondisi sekolah-sekolah di bandung barat yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya, kondisi sekolah di Cijuhung Kecamatan Cikalongwetan yang menurutnya kurang layak di pergunakan belajar mengajar /ditempati.
Saat ini Pemkab Bandung Barat tengah mengupayakan untuk segera rehab sekolah tersebut.
“Saya tidak perduli sekolah itu dibangun di atas lahan apa. Yang penting anak-anak di sana bisa belajar di tempat yang layak sesuai aturan perundang undangan ,” tandasnya.
Kemudian Arsan membahas tentang layanan kesehatan. Selama ini kurang maksimal , masyarakat kurang mampu terganjal dengan layanan BPJS Kesehatan lantaran KBB belum menyandang daerah Universal Health Coverage (UHC). Maka Pemkab Bandung Barat mengupayakan untuk itu.
Prioritas program lainnya yang digulirkan adalah peningkatan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dengan pola menggaet kaum milenial.
Tidak kalah pentingnya, dalam Musrenbang RKPD 2025, Arsan juga menggulirkan peranan Bumdes agar bisa memberdayakan perekonomian masyarakatnya.
Menurutnya ada beberapa potensi sumber daya alam KBB yang bisa digali dan diberdayakan agar perekonomian masyarakat bisa berjalan.
Kepala Balitbangda kbb Rini menegaskan, Musrenbang 2024 tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
“Program pemerintah pusat tentang makan siang gratis, akan kita tindak lanjuti dengan pemberdayaan masyarakat, ” tegasnya.
Semua kita programkan sebagai upaya untuk ketahanan ekonomi keluarga.
Musrenbang tingkat KBB tersebut, merupakan puncak dari tahapan perencanaan yang telah dilakukan mulai tingkat desa, kecamatan kecamatan, pada 12-26 Januari 2024.
Rangkaian sebelumnya, telah dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD pertama kesepakatan perencanaan awal (ranwal), dengan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada 4-6 Desember 2023.
Kemudian forum konsultasi publik RPJD pada 17 Januari 2024. Tahapan selanjutnya, untuk konsultasi ranwal dan fasilitasi oleh gubernur jawa Barat, dilaksanakan pada 13 Maret 2024.
Kemudian pra Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan 17 April 2024 di Balitbangda KBB.
Dilanjutkan Rini juga menyebutkan, dalam agenda yang sama, dibahas juga tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
“Sebenarnya ini ada dua agenda. Selain Musrenbang RKPD 2025, juga tentang RKPD 2025-2045, ” terangnya.
Lebih lanjut Rini mengatakan, jika
Musrenbang RKPD dan RPJD tersebut, untuk menyepakati 5 visi 8 misi dan 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan. Kemudian menyepakati permasalahan pembangunan daerah.
“Selanjutnya kita pun akan menyepakati prioritas pembangunan daerah. Selain itu kita pun akan menyepakati pula program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta lokasi yang menjadi prioritas RPJMD dan RKPD,” beber Rini.
Sementara, dalam Musrenbang tersebut dihadiri sekitar 400-an peserta dari berbagai leading sektor serta komponen masyarakat.**
Dony arb
