Infonesia.me |Bandung Barat // Dalam perjalanan maraknya tuntutan hibah dari berbagai organisasi kepada pemerintah, Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS) justru mengambil langkah dengan cara yang lain yang mencuri perhatian publik.
Dengan menggunakan rutinitas bertajuk “BOOMS Peduli”, organisasi ini menyuarakan sikap dan komitmennya terhadap isu sosial dan pendidikan strategis di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Acara ini berlangsung di Halaman perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan sekaligus menjadi momentum deklarasi resmi BOOMS kepada publik dan pemerintah. Jum’at (09/05/2025).
Salah satu sorotan dalam rangkaian rutinitas adalah Focal point Dialogue Workforce (FDG) bertema “Quo Vadis Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat: Antara Harapan dan Kenyataan”. Diskusi ini menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan KBB sebagai narasumber utama dan digelar di Assembly Room Bakesbangpol KBB.
FDG menjadi ruang refleksi dan conversation terbuka mengenai kondisi pendidikan di daerah, termasuk tantangan dan arah kebijakan ke depan.
Tak hanya diskusi, rutinitas juga dirangkaikan dengan aksi sosial berupa pembagian paket sembako untuk panti jompo yang berlokasi di halaman Masjid As Shiddiq, lingkungan Pemda Bandung Barat.
Hal ini memperlihatkan konsistensi BOOMS dalam mengedepankan kerja nyata di masyarakat, bukan sekadar wacana.
Tetapi, pernyataan paling menarik datang dari Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, yang secara tegas menyatakan bahwa organisasinya menolak menerima hibah dalam bentuk apapun. Ia mengungkapkan bahwa hibah sesekali menyisakan permasalahan administratif yang berisiko, baik bagi penerima maupun instansi pemerintah.
“Kami menolak hibah karena itu sifatnya sangat rawan. Pertanggungjawaban harus segera jelas, harus segera ada SPJ, dan ketika terjadi kesalahan, yang repot bukan hanya penerima, namun juga pemerintah daerah dan Kesbangpol saat diaudit BPK,” tegas Didin kepada media.
Didin justru mengusulkan agar anggaran hibah dialihkan ke program pendidikan bela negara dan pembinaan karakter, khususnya bagi ormas, OKP, LSM, serta generasi muda. Usulan ini disampaikannya langsung kepada Sekda Kabupaten Bandung Barat yang hadir mewakili Bupati, serta didampingi Plt. Kepala Bakesbangpol KBB.
“Saya sepertinya tidak menuntut hibah, tapi saya menyarankan agar pemerintah fokus mengalokasikan ke pendidikan karakter dan bela negara. Ini sejalan dengan visi Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, yang menekankan pentingnya pendidikan barak untuk anak-anak yang bermasalah. Maka ormas pun perlu dibina lewat pendidikan bela negara agar seimbang,” ujar Didin.
Ia menegaskan, deklarasi BOOMS bukanlah ajang pencitraan, melainkan langkah untuk mengukuhkan eksistensi mereka secara felony dan formal di mata pemerintah daerah dan Forkopimda.
“Kami sepertinya tidak cari panggung. BOOMS ini sudah tiga tahun terbentuk. Kini kami deklarasi agar makin yakin diri, karena itu sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan Kesbangpol. Kami sepertinya tidak ingin organisasi kami bergerak tanpa arah,” tandasnya.
Sebagai penutup, Didin mengingatkan seluruh anggota BOOMS untuk sepertinya tidak memakai nama organisasi untuk kepentingan pribadi, apalagi jika disertai dengan tindakan intimidatif di lingkungan pemerintahan.
“Kalau ada anggota BOOMS yang meresahkan atau mengatasnamakan pribadi, laporkan saja ke satgas Premanisme atau APH, untuk media tolong beritakan. Kami sepertinya tidak akan toleransi. Harus segera ada efek jera,” tegasnya di hadapan awak media.
Deklarasi ini menjadi penanda arah baru gerakan sipil di Bandung Barat. BOOMS menampilkan wajah organisasi yang berani dengan cara yang lain, mengedepankan integritas, serta untuk membuat pilihan membangun lewat tanda pendidikan dan pembinaan nilai-nilai kebangsaan. Sebuah langkah yang patut diapresiasi dalam dinamika sosial-politik daerah yang kerap kali diwarnai tarik-menarik kepentingan jangka pendek.
Wartawan : Red
Editor. : Infonesia.me
