INFONESIA.ME |NGAMPRAH // Rencana pengadaan tablet senilai hampir Rp1 miliar oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat menuai kritik tajam dari Ketua DPD Gelora KBB, Sulaeman As Shaleh. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan ketidaksesuaian prioritas dan ketidak pekaan terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Pengadaan tablet untuk 50 anggota dewan dengan anggaran sebesar itu jelas mencerminkan prioritas yang keliru. Di saat rakyat susah, DPRD justru membelanjakan uang publik untuk gadget baru yang tak mendesak,” kata Sulaeman, Selasa (4/6).
Pengadaan tersebut dilakukan melalui skema E-katalog, dengan pagu anggaran di kisaran Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Ironisnya, rencana ini muncul saat pemerintah pusat baru saja menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, yang menyerukan penghematan dalam penggunaan APBN dan APBD.
Sulaeman juga menyoroti latar belakang politik Ketua DPRD KBB yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang dikenal dengan narasi kesederhanaan.
“Justru karena berasal dari partai yang mengklaim menjunjung nilai-nilai kesederhanaan, keputusan seperti ini menjadi ironi. Ini bukan hanya soal tablet, tapi soal konsistensi antara citra dan kebijakan,” sindirnya.
Lebih lanjut, ia mendesak agar rencana ini dikaji secara objektif dan transparan. Ia khawatir, pengadaan tablet ini akan semakin memperburuk citra DPRD di mata publik.
“Jika memang ada kebutuhan teknologi untuk menunjang kerja dewan, seharusnya ada kajian matang dan terbuka. Jangan sampai masyarakat melihat DPRD sebagai lembaga yang abai terhadap realitas sosial,” tegasnya.
Sulaeman meminta DPRD untuk membatalkan pengadaan dan mengalihkan anggaran ke program yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Bukan untuk gaya hidup pejabat, tapi untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Jurnalis : Red
Editor : Infonesia. me
