BANDUNG BARAT | INFONESIA.ME // Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menunjukkan kemarahannya setelah mendapati dugaan praktik percaloan masih terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP). Temuan ini mencuat usai keluhan warga yang viral terkait sulitnya mengurus akta kelahiran.
Jeje mengaku telah bertemu langsung dengan warga bernama Siti untuk mengetahui kronologi kejadian secara menyeluruh.
“Pertama saya ucapkan terima kasih, dan saya sudah bertemu dengan Teh Siti yang kemarin viral dipersulit saat mengurus akta kelahiran,” ujarnya.
Dari hasil pembicaraan awal, Jeje menyebut adanya dugaan miskomunikasi dalam pelayanan. Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya praktik percaloan yang harus ditindak serius.
“Saya sudah menyimak langsung kronologinya. Selain miskomunikasi, kita juga temukan indikasi masih adanya praktik calo di MPP ini,” katanya.
Ia menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik percaloan. Bahkan, Jeje meminta Inspektorat segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam.
“Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Jika terbukti ada orang dalam yang bermain dengan calo, saya pastikan akan ditindak tegas, bahkan sampai pemecatan tidak hormat,” tegasnya.
Menurutnya, pelayanan publik seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, bukan malah menambah beban.
“Pelayanan publik itu harus memudahkan, bukan justru mempersulit. Ini akan kita evaluasi total,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje juga menyampaikan permohonan maaf kepada Siti dan keluarganya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia berjanji akan membenahi sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya mohon maaf kepada Teh Siti dan keluarga. Ke depan, tidak boleh ada lagi warga yang kesulitan mengurus administrasi,” katanya.
Jeje juga menginstruksikan kepala dinas yang baru untuk lebih sigap memastikan pelayanan berjalan optimal, termasuk mendorong layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Kalau bisa, pelayanan cukup di kecamatan atau desa. Jangan sampai masyarakat harus jauh-jauh ke kantor pemda,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga akan melakukan investigasi untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan percaloan yang terhubung dengan sistem pelayanan.
“Kita akan telusuri dulu letak kesalahannya. Setelah itu baru kita evaluasi sistemnya secara menyeluruh. Jelas perlu pembaruan karena masih banyak kekurangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jeje melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan administrasi kependudukan di MPP Kabupaten Bandung Barat pada Rabu (29/4/2026), menyusul keluhan warga asal Kecamatan Rongga.
Dalam sidak tersebut, Siti dihadirkan langsung untuk menceritakan pengalamannya. Ia mengaku datang ke MPP pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun setelah menunggu lama, ia justru mendapat informasi bahwa layanan telah ditutup.
“Saya datang dari Rongga jam sepuluh. Tapi katanya sudah tutup sekitar jam satu,” ungkapnya.
Ironisnya, saat berada di area parkir, Siti mengaku didatangi seseorang yang menawarkan jasa pengurusan dokumen. Karena khawatir harus pulang tanpa hasil, ia akhirnya menerima bantuan tersebut dan memberikan uang sebesar Rp100 ribu.
“Saya takut bolak-balik karena jauh, jadi saya terima bantuannya,” tuturnya.
Siti pun berharap ke depan pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.
“Kalau bisa ada di kecamatan atau desa, supaya tidak jauh,” harapnya.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
