BANDUNG BARAT | InfoNesia.me // Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat kepercayaan untuk mendukung penerapan transformasi digital administrasi kependudukan dan perlindungan sosial berbasis data terintegrasi.
Program tersebut menjadi bahasan utama dalam kegiatan Rebranding Dukcapil: Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah Kabupaten Bandung Barat, yang berlangsung Selasa (11/8/2026) di Aula Gempung Gedung B Lantai 4, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) itu mengangkat tema “Urgensi Verifikasi Bantuan Sosial Berbasis Data Kependudukan yang Terintegrasi melalui Identitas Kependudukan Digital.”
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi II Dedi Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol, perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri, jajaran Pemkab Bandung Barat, Kepala Dinas Dukcapil, Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Diskominfo, para camat, kepala desa, pendamping sosial, pendamping PKH hingga operator SIKS-NG.
Dedi Yusuf: Data Bansos Harus Terintegrasi
Anggota DPR RI Komisi II Dedi Yusuf menilai integrasi data kependudukan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi persoalan bantuan sosial yang selama ini masih ditemukan di lapangan.
Ia menyebut masih terdapat kondisi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkannya. Sebaliknya, terdapat pula penerima bantuan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kriteria.
“Banyak data bansos yang tidak terverifikasi dengan baik. Ada yang miskin sekali tidak pernah mendapatkan bantuan, sementara ada yang ternyata berkecukupan malah mendapatkan bantuan,” ujar Dedi.
Menurutnya, konsep satu data ke depan harus mampu mengintegrasikan berbagai informasi pemerintah, mulai dari data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bansos, beasiswa PIP dan KIP hingga berbagai program pemerintah lainnya.
Dedi menyebut integrasi tersebut bukan hanya akan membuat bantuan lebih tepat sasaran, tetapi juga berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran negara.
“Kalau data ini semua sinkron, dari Rp500 triliun bantuan subsidi terkait masalah sosial itu bisa berhemat Rp100 triliun,” katanya.
Menurut Dedi, penghematan tersebut dapat dialihkan untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan sehingga manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
DPT Pemilu Juga Bisa Lebih Akurat
Dedi juga mengungkap manfaat integrasi data kependudukan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Menurutnya, sistem data kependudukan yang diperbarui secara otomatis dapat membantu mengurangi persoalan data pemilih.
“Ketika ada yang meninggal, pindah, atau terjadi perubahan data lainnya, semuanya langsung berubah di dalam sistem,” ujarnya.
Dengan sistem tersebut, kata Dedi, data pemilih diharapkan menjadi lebih akurat dan mutakhir.
Yang menarik, Dedi menyebut Kabupaten Bandung Barat memiliki penilaian yang sangat baik dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Karena itu, KBB disebut mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu proyek percontohan nasional dalam implementasi program tersebut.
“KBB akan dijadikan sebagai proyek percontohan nasional,” tegasnya.
Kemendagri: Perlinsos Digital Tekan Salah Sasaran
Direktur Bina Aparatur Dukcapil, Herliani Budi Lestari, menjelaskan bahwa transformasi tersebut merupakan bagian dari percepatan digitalisasi pemerintahan.
Salah satu program yang didorong adalah pemanfaatan Portal Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) untuk mendukung proses distribusi bantuan sosial.
Menurut Herliani, sistem tersebut diharapkan mampu menekan dua persoalan utama, yakni masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan serta masyarakat yang tidak layak tetapi justru menerima bantuan.
“Dengan menggunakan portal ini akan sangat signifikan pengaruhnya untuk mengurangi error, sehingga yang berhak akan mendapatkan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Perlinsos Digital menggunakan mekanisme on demand, sehingga masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Namun, tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang mendukung maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
Karena itu, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos yang dapat membantu masyarakat dalam proses pendaftaran.
Agen dapat berasal dari berbagai unsur, termasuk ASN, non-ASN, pendamping PKH, pendamping sosial maupun masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
“Siapa saja boleh menjadi agen, asal memenuhi syarat. Kita memang membutuhkan banyak agen karena tidak semuanya memiliki HP yang support. Bahkan ada yang punya HP tetapi masih gaptek,” kata Herliani.
H. Asep: Kepercayaan Ini Jadi Kehormatan dan Tanggung Jawab
Sementara itu, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami meyakini bahwa data kependudukan yang akurat, mutakhir dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan program perlindungan sosial yang tepat sasaran, adil, transparan dan akuntabel,” ujar H. Asep.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Kualitas data menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pelayanan publik berbasis data.
Sejalan dengan Visi Bandung Barat Amanah
H. Asep menyebut transformasi digital pelayanan kependudukan sejalan dengan visi Bandung Barat Amanah, yakni membangun daerah yang agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif dan harmonis.
“Transformasi digital dalam pelayanan kependudukan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menghadirkan layanan jemput bola bagi masyarakat KBB.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat melakukan pembaruan data kependudukan sekaligus mengaktifkan IKD dengan proses yang lebih mudah dan efisien.
Perlinsos Digital Permudah Pendaftaran dan Sanggahan
H. Asep menambahkan, Pemkab Bandung Barat menyambut baik uji coba Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi.
Sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran sebagai calon penerima bantuan sosial, termasuk PKH dan bantuan sembako.
Masyarakat juga dapat melakukan verifikasi identitas dan kelayakan, melihat hasil penilaian, serta mengajukan sanggahan apabila terdapat data atau hasil penilaian yang dianggap tidak sesuai.
“Selama ini Kabupaten Bandung Barat telah melakukan perbaikan data dan usulan pembaruan data melalui aplikasi SIKS-NG yang dilakukan oleh operator desa dan Dinas Sosial. Sementara itu, sanggahan dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diakses oleh masyarakat,” jelasnya.
Pemkab KBB Diminta Perkuat Sosialisasi
H. Asep menegaskan, kepercayaan menjadikan KBB sebagai bagian dari implementasi perlindungan sosial berbasis digital harus dijawab dengan kerja nyata.
Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait, camat, kepala desa dan pendamping sosial memberikan dukungan melalui sosialisasi, edukasi serta pendampingan kepada masyarakat.
Seluruh layanan juga diminta diberikan secara mudah, cepat, transparan dan tanpa dipungut biaya.
“Kepercayaan ini menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
H. Asep berharap program tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun pelayanan publik modern sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Jurnalis. : An/Red
Editor. : InfoNesia.me
